[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b51bc8bd-a97d-4e73-bd2a-757194c7261f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2002","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-04-17","effective_date","2018-06-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2002","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RPJMD
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2002
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini, antara lain yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurung waktu lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022. \n Dasar hukum peraturan daerah ini, antara lain Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2006, PP No. 15 Tahun 2010, dan Perda Kab. Halteng No. 1 Tahun 2012. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dengan ketentuan umum; ruang lingkup; sistematika RPJMD; perubahan RPJMD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari VII bab dan 10 pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018. \n 8 halaman. Penjelasan: 3 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dan menjadi landasan dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJMD disusun sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan Substansial:

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan dan Renstra PD.
Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup.
RPJMD dapat diubah paling sedikit satu kali dalam 5 tahun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, perubahan mendasar, atau jika merugikan kepentingan nasional.
Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

","transitional_provisions","1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.\n2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL HALMAHERA
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
ON
THE MEDIUM-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2017-2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas in order to administer governance, manage development and provide services to the community, it is necessary to prepare a medium-term regional development plan for a period of five years which is an elaboration of the vision, mission and programs of the elected Regent and Vice Regent;
Considering / Whereas to implement the provisions of Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Medium-Term Regional Development Plan for 2017-2022;
Considering / Whereas based on the considerations as referred to in letters a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b51bc8bd-a97d-4e73-bd2a-757194c7261f","actionData","errors"]