[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5177dfc-2671-4296-94fd-e886eee24032","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 18 Tahun 2008","number","18","year","2008","published_date","2008-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Fakfak","place_of_enactment","Fakfak","theme","Retribusi Izin Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI – IZIN USAHA - PERIKANAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/NO.26, TLD NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pemanfaatan terhadap sumber-sumber pendapatan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pemanfaatan sumber pendapatan daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. \n UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 141 Tahun 2000; PP No. 142 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 62 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 16 Tahun 2006; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 05 Tahun 2008; PERDAKAB FAK-FAK No. 7 tahun 2002; PERDAKAB FAK-FAK No. 12 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini; Obyek dan Subyek Retribusi; Pembinaan Usaha Perizinan; Maksud dan Tujuan Serta Tatacara Perizinan; Golongan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Kekeringan, dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 7 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; \n Retribusi Izin Usaha Perikanan \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2002 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 002 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Fakfak. Latar belakangnya adalah untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi, meliputi berbagai jenis izin usaha perikanan seperti izin usaha kapal penangkapan ikan, izin usaha pengumpulan biota, izin usaha pembudidayaan ikan, izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan, izin usaha pengumpulan dan penangkapan ikan, izin usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan, izin kapal pengangkut ikan, serta rekomendasi penampungan/pengumpulan ikan dan rekomendasi penangkapan ikan.
Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha perikanan.
Kewajiban pendaftaran usaha perikanan bagi setiap orang pribadi maupun badan usaha kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kewajiban memperoleh Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Bupati sebelum menyelenggarakan usaha perikanan. SIUP diberikan hanya sekali selama berlangsungnya usaha perikanan dan wajib dilakukan registrasi setiap tahun.
Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis usaha, satuan kapasitas mesin, volume kapal, jenis komoditi, dan volume hasil perikanan. Untuk hasil perikanan tertentu, retribusi dihitung dengan menggunakan persentase.

Peraturan ini juga mengatur mengenai wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi, saat retribusi terutang, surat pendaftaran objek retribusi daerah (SPdORD), tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa menyelenggarakan usaha perikanan di wilayah perairan daerah tanpa izin Bupati serta wajib retribusi terutang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF FAKFAK REGENCY
NUMBER 18 OF 2008
CONCERNING
FISHERIES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF FAKFAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and responsible Regional Autonomy in accordance with the mandate of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is necessary to utilize revenue sources to support the administration of government and regional development;
that Regional Regulation of Fakfak Regency Number 7 of 2002 concerning Fisheries Business License Retribution is no longer in accordance with the development of circumstances and demands for the utilization of regional revenue sources, so it needs to be replaced;
that for the purposes referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Fakfak Regency concerning Fisheries Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5177dfc-2671-4296-94fd-e886eee24032","actionData","errors"]