[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b516003a-6588-4fe0-a3a1-2a63f691c037","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD/2022/NO.8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai destinasi wisata yang beraneka ragam yang perlu untuk dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk Desa Wisata;bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; \n PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG DESA WISATA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;DESA WISATA;PENGEMBANGAN DESA WISATA;PENGELOLA DESA WISATA;PENDAMPINGAN;PENCANANGAN;PROMOSI DESA WISATA;FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA;KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA;PERAN SERTA MASYARAKAT;PEMBINAAN;KEMITRAAN;PENGAWASAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Desa Wisata bertujuan untuk mengembangkan potensi desa melalui pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi desa.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n Penilaian Desa Wisata: Setiap desa dan kelurahan wajib ikut serta dalam penilaian Desa Wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan hasil penilaian dengan Keputusan Bupati.\r\n Pembentukan Tim Penilai: Bupati membentuk Tim Penilai Desa Wisata yang terdiri dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.\r\n Tugas Tim Penilai: Memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata, menilai usulan penetapan Desa Wisata, serta melakukan monitoring dan evaluasi.\r\n Penetapan Desa Wisata: Bupati berwenang menetapkan Desa Wisata berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.\r\n Pengembangan Desa Wisata: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengembangan Desa Wisata. Pemerintah Daerah melaksanakannya melalui pengembangan fasilitasi dan Daya Tarik Wisata, sementara Pemerintah Desa mengaturnya dengan Peraturan Desa.\r\n Pengelola Desa Wisata: Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Pengelola Desa Wisata. Pengelola objek Wisata di Desa berasal dari kelompok darma wisata (Pokdarwis), badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha milik desa bersama. Pengelola objek wisata di Kelurahan dapat berasal dari kelompok darma wisata (Pokdarwis), badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, dan/atau pemerintah daerah.\r\n Pendampingan: Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan dalam pengembangan Desa Wisata melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat.\r\n Pencanangan: Desa dan Kelurahan yang dinyatakan sebagai Desa Wisata dilakukan Pencanangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n Promosi Desa Wisata: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.\r\n Forum Komunikasi Desa Wisata: Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi Desa Wisata dan kelompok sadar wisata.\r\n Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa: Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan, memelihara aset daerah, mengawasi kegiatan Desa Wisata, membangun sarana dan prasarana, serta memberikan kemudahan regulasi.\r\n Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam mengembangkan dan mempromosikan Desa Wisata.\r\n Pembinaan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Desa Wisata dan calon Desa Wisata.\r\n Kemitraan: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melakukan kemitraan dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana serta pemberian pelatihan keterampilan.\r\n Pengawasan: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata.\r\n Pendanaan: Pendanaan pelaksanaan Desa Wisata bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana desa, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
CONCERNING
TOURISM VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of tourism is based on the diversity, uniqueness and national character of culture and nature without neglecting the needs of the future, so that it is expected to encourage economic growth that brings benefits to the welfare of the community both in cities and in villages based on Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that Hulu Sungai Utara Regency has a variety of tourism destination that need to be developed by utilizing the potential of the village, both natural resources and human resources based on local wisdom in the form of Tourism Village;
that based on Law Number 10 of 2009

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b516003a-6588-4fe0-a3a1-2a63f691c037","actionData","errors"]