[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b510ac5d-72c2-4a57-b350-a119abbb1c93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2040","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2040
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2014; PERPRES No. 14 Tahun 2017; PERPRES No. 43 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATR/BPN No. 1 Tahun 2018; PERDA No. 10 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 – 2040.\r\nTujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul di wilayah perbatasan negara dengan berbasiskan pertanian dan perikanan.\r\nMuatan RTRW Kabupaten ini meliputi:\r\na.\ttujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;\r\nb.\trencana struktur ruang wilayah Kabupaten;\r\nc.\trencana pola ruang wilayah Kabupaten;\r\nd.\tarahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan \r\ne.\tketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2020-2040. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul di wilayah perbatasan negara dengan berbasiskan pertanian dan perikanan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, sentra perikanan dan pertanian, sistem perkotaan secara hierarki, pemanfaatan kawasan budidaya berkelanjutan, peningkatan kualitas jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta peningkatan peran kawasan perbatasan dan keamanan negara. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya). Pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari kawasan peruntukan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, konservasi) dan kawasan peruntukan budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan). Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui program-program pembangunan yang diindikasikan dalam program utama jangka menengah lima tahunan.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuang perundang-undangan; untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah abis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut : yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERAΝΤΙ ISLANDS
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERAΝΤΙ ISLANDS REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF MERAΝΤΙ ISLANDS REGENCY
YEAR 2020-2040

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERAΝΤΙ ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it mandates that the Regional Spatial Plan be stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725);
Law Number 12 of 2009 concerning the Establishment of the Meranti Islands Regency in Riau Province (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b510ac5d-72c2-4a57-b350-a119abbb1c93","actionData","errors"]