[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b50787ea-5e9e-47f8-b496-d2235508bd59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","2018-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha mikro
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 181, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 143
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah usaha mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah maupun nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; usaha mikro, memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran; untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha mikro, maka diperlukan pengaturan tentang usaha mikro; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Usaha Mikro dengan menetapkan batasan istilah. Diatur tentang Pemberdayaan; Perlindungan; Pengembangan; dan Sanksi Administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018. \n 14 Halaman, Penjelasan: 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ternate ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro untuk membangun perekonomian daerah yang berkeadilan, memperkuat usaha mikro agar tangguh dan mandiri, meningkatkan kemampuan usaha mikro, serta meningkatkan daya saing usaha mikro.

Pemberdayaan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi perizinan, pendampingan pengelolaan usaha, perkuatan permodalan, pemasaran, dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pendataan usaha mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara berkesinambungan.

Usaha mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan yang meliputi saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Usaha mikro harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa tanda bukti pendaftaran dan surat izin usaha. Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro melalui Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Besar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TERNATE
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 13 OF 2018
on
MICRO ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

Considering / Whereas :

that micro enterprises need to be empowered as an integral part of the people's economy which shall have a strategic position, role, and potential to realize a regional and national economic structure that is increasingly balanced, developed, and just;
that micro enterprises, shall have an important role in supporting the rate of regional economic growth by absorbing a lot of labor so as to reduce unemployment;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in micro enterprises, it is necessary to regulate micro enterprises;
that based on the considerations as intended in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Micro Enterprises;

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b50787ea-5e9e-47f8-b496-d2235508bd59","actionData","errors"]