[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5042075-1186-481e-a1cb-d5bb1e8b67a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN - MODAL - PEMERINTAH - DAERAH - KEPADA - PT - bANK - PERKREDITAN - RAKYAT - KERTARAHARJA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2016/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyertakan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 4 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2014 \n Peraturan ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016. \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2015 \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 8);\n3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR Kertaraharja) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);\n4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR Kertaraharja) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 3);\n5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR Kertaraharja) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2);\n6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR Kertaraharja) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja (PT. BPR Kertaraharja).

Latar Belakang dan Tujuan: Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan, mengembangkan potensi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, menjadikan PT. BPR Kertaraharja profesional dan mandiri, mengembangkan usaha perbankan, memperkuat struktur permodalan, mendistribusikan potensi ekonomi daerah, memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan lain. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan usaha dan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Sumber dana penyertaan modal berasal dari APBD Tahun 2016.
Penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang kas yang dianggarkan dalam APBD.
Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.29.219.061.415,00.
Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 untuk pembelian gedung dan sarana prasarana BPR Cicalengka, rehab total gedung BPR Cikalong Wetan, dan pembangunan serta pembelian sarana prasarana BPR Ciparay.
Penanaman modal pada PT. BPR Kertaraharja bersifat permanen.
Penyertaan modal diberikan sebagai modal kerja.
Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPR Kertaraharja.
PT. BPR Kertaraharja berkewajiban mengelola modal usaha berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah.
Laporan pelaksanaan penyertaan modal dilaporkan secara periodik kepada Bupati dan DPRD.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PT. BPR Kertaraharja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bilamana PT. BPR Kertaraharja tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION TO
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTARAHARJA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that in order to follow up on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 31 of 2016 concerning Guidelines for the Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2017 Fiscal Year and Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \nFinance Management, as well as to improve the rural people's economy in order to improve the welfare of the community, it is necessary to invest capital in PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5042075-1186-481e-a1cb-d5bb1e8b67a0","actionData","errors"]