[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4fe512e-bc04-467d-be78-e84cf4b2503d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014","number","43","year","2014","published_date","2014-07-25","effective_date","2014-08-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Higiene Sanitasi Depot Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 43, BN.2014 /NO. 1111, kemenkes.go.id : 8 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Higiene Sanitasi Depot Air Minum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit bawaan air dengan memastikan bahwa depot air minum memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap depot air minum untuk menjamin kualitas air minum yang dihasilkan dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Persyaratan tersebut meliputi aspek tempat, peralatan, dan penjamah. Setiap depot air minum juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai tingkat pemerintahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap DAM yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.\n3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245563/permenkes-no-2-tahun-2023","38291b8a-d046-4abf-bde1-41b35ca441d0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 OF 2014
ON
HYGIENE AND SANITATION OF DRINKING WATER DEPOTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the public needs to be protected from the risk of waterborne diseases due to consuming drinking water originating from drinking water depots that do not meet quality standard requirements and hygiene and sanitation requirements;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Health on Hygiene and Sanitation of Drinking Water Depots;

Bearing in Mind :

Law Number 4 of 1984 on Communicable Disease Outbreaks (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1984 Number 20, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4fe512e-bc04-467d-be78-e84cf4b2503d","actionData","errors"]