[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4f8be3f-d30d-4a22-a8d3-087071a7b372","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AIR TANAH - pengelolaan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya\r\nkonservasi dan pendayagunaan air tanah, perlu dilakukan\r\npengelolaan air tanah; bahwa dengan berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 \r\ntahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Kabupaten perlu\r\nmenyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air\r\ntanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Tanah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan, perizinan, pengelolaan sistem informasi air tanah, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelanggaran, ketentuan pidana, sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Rembang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah yang adil, seimbang, dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air tanah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk menertibkan, mengendalikan, menata, dan mengawasi penggunaan air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, serta penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. Inventarisasi mencakup data kuantitas dan kualitas air tanah, kondisi lingkungan, cekungan air tanah, kelembagaan pengelolaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait.

Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan ketersediaan air tanah. Upaya konservasi meliputi penentuan zona konservasi dan rehabilitasi, perlindungan dan pelestarian, pengawetan, pemulihan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air tanah. Setiap pemegang izin pemakaian dan pengusahaan air tanah wajib membuat sumur resapan.

Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pendayagunaan meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian dan pengusahaan air tanah, yang dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan.

Perizinan pemanfaatan air tanah meliputi izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. Untuk memperoleh izin, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur, yang harus dilampiri dengan informasi mengenai peruntukan dan kebutuhan air tanah, rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan UKL-UPL atau AMDAL.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 atau Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang melakukan pengusahaan air tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

Considering:

that to realize a balance between conservation efforts and the utilization of groundwater, it is necessary to manage groundwater;
that with the enactment of Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater, the Regency Government needs to prepare and establish technical policies for groundwater management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Rembang Regency concerning Groundwater Management.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4f8be3f-d30d-4a22-a8d3-087071a7b372","actionData","errors"]