[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4f2735c-56aa-41ff-8a0d-db317e43afc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Simalungun","place_of_enactment","Pamatang Raya","theme","Nagori","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Nagori
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori bertujuan untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur penataan Nagori yang meliputi pembentukan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Nagori. Kewenangan Nagori mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagori. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori dilaksanakan oleh Pemerintah Nagori yang terdiri dari Pangulu dan Tungkat Nagori. Peraturan ini juga mengatur pemilihan Pangulu secara serentak, pemilihan Pangulu Antar waktu melalui Musyawarah Nagori, pengangkatan dan pelantikan Pangulu, pemberhentian Pangulu, Tungkat Nagori, Maujana Nagori, Keuangan Nagori dan Aset Nagori, Badan Usaha Milik Nagori, Kerja Sama Nagori, Pembinaan dan Pengawasan.","transitional_provisions","1. Masa jabatan Pangulu yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n2. Periodisasi masa jabatan Pangulu mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Anggota Maujana Nagori yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.\n4. Periodisasi keanggotaan Maujana Nagori mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Tungkat Nagori yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.\n6. Tungkat Nagori yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pangulu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Tungkat Nagori yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SIMALUNGUN REGENCY YEAR 2016
NUMBER 2 SERIES \"D\" NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF SIMALUNGUN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
NAGORI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIMALUNGUN,

Considering:

that to regulate and adjust to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Nagori.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4f2735c-56aa-41ff-8a0d-db317e43afc3","actionData","errors"]