[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4f1ce28-eda0-408a-82ba-59e4b3908798","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Utara","place_of_enactment","Lhoksukon","theme","Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
2020
Qanun NO. 3, LD.2020/NO.3
Qanun TENTANG Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Aceh dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan Nasional pada Umumnya dan pembangunan Aceh Utara antara lain melalui Badan Usaha Milik Daerah\r\n\r\nBahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah\r\n\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Pase Energi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Pemerintahan Daerah diundangkan \n UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 52 Tahun 2012; Permendagri 37 Tahun 2018; Permendagri 118 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 \n Dalam Qanun ini mengatur 50 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud dan Tujuan, BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Peralihan Aset, BAB V Tempat Kedudukan; BAB VI bidang Usaha; BAB VII Modal Dasar dan Penyertaan Modal; BAB VIII Saham; BAB IX Tata kelola; BAB X Organ Perseroan; BAB XI Kepegawaian; BAB XII Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian; BAB XIII Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran ; BAB XIV Pelaporan; BAB XV Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XVI Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XVII Perubahan dan Likuidasi; BAB XVIII Ketentuan Peralihan; BAB XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya adalah meningkatkan permodalan, kinerja, daya saing, memperluas wilayah dan produk, meningkatkan keuntungan, memberdayakan sumber daya daerah, mengembangkan perekonomian daerah, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pengambilalihan aset daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan bentuk hukum dari PD menjadi Perseroda.
Peralihan aset PD menjadi milik Perseroda.
Penetapan modal dasar Perseroda sebesar Rp. 100.000.000.000,00.
Pengaturan mengenai saham, tata kelola perusahaan, organ perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris), dan kepegawaian.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Bupati.
Penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran.
Pelaporan kinerja dan keuangan.
Penetapan dan penggunaan laba bersih.
Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroda.

","transitional_provisions","1. Dengan perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda), Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan PDBU masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.\n2. Tindakan hukum Direksi PDBU dalam pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Bina Usaha (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.\n3. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PDBU termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Bina Usaha (Perseroda).\n4. Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Bina Usaha (Perseroda) berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.\n5. Direksi PDBU dapat menjadi Direksi PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai periodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.\n6. Dewan Pengawas PDBU dapat menjadi Dewan Komisaris PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai periodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.\n7. Penetapan besarnya modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PDBU yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan publik independen yang disetujui oleh Bupati dan hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda).\n8. PT. Bina Usaha (Perseroda) wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.\n9. Penilaian kembali dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh Utara sebagai tambahan penyertaan modal.\n10. Perubahan bentuk hukum dari PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF NORTH ACEH REGENCY
NUMBER 3 OF 2020

CONCERNING

LEGAL FORM CHANGE OF REGIONAL COMPANY
BINA USAHA OF NORTH ACEH REGENCY TO REGIONAL
LIMITED LIABILITY COMPANY BINA USAHA OF NORTH ACEH REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF NORTH ACEH,

Considering:

that to increase economic growth and Aceh's income in order to support national development activities in general and North Aceh development in particular, it is necessary to explore new sources of North Aceh's income, including through Regionally-Owned Enterprises;
that Qanun of North Aceh Regency Number 2 of 2007 concerning the Regional Company Bina Usaha of North Aceh Regency, is considered no longer in accordance with the company's development, so it is necessary to change the legal form from a Regional Company to a Regional Limited Liability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4f1ce28-eda0-408a-82ba-59e4b3908798","actionData","errors"]