[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4eeecad-47f0-4e79-9de3-ee84b499b655","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-lingkungan hidup
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2021/NO.12, LL Kota Pontianak : 33 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.32 Tahun 2009, PP No.23 Tahun 2005, PP No.50 Tahun 2007, PP No.81 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.97 Tahun 2017, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.33 Tahun 2010, Permenlh No.16 Tahun 2011, Permenpu No. 03/PRT/M/2013, Perda No.7 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Kebijakan dan Strategi, Pengelolaan Sampah, Perizinan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Larangan, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan dan Kompensasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021. \n Perda ini memiliki 24 halaman dan 9 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomis. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

\r\n

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan dana, melakukan penelitian, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta mengoordinasikan berbagai lembaga terkait. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota, melakukan kerjasama, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun sistem tanggap darurat.

\r\n

Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, pelayanan pengelolaan sampah yang baik, serta berperan serta dalam pengawasan. Setiap orang wajib menjaga kebersihan, turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan pewadahan sampah terpilah, dan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang.

\r\n

Kebijakan dan Strategi: Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang memuat prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat. Strategi meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan fokus pada peningkatan kinerja di bidang pengurangan dan penanganan sampah.

\r\n

Pengelolaan Sampah: Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan, dan Pemerintah Daerah. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola sampah. Pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan energi. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan metode yang ramah lingkungan.

\r\n

Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin, penutupan usaha/kegiatan, paksaan pemerintah, dan/atau uang paksa.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 huruf a-f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan sementara KTP atau identitas lainnya.\r\n4. Pelanggar juga dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 12 OF 2021
ON
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering :

that a good and healthy environment is a fundamental right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to realize Pontianak City that is healthy and clean from waste that can have a negative impact on public health and the environment, it is necessary to carry out comprehensive and integrated waste management from upstream to downstream;
that in waste management, legal certainty, clarity of duties and authorities of the Regional Government and the rights and obligations of the community/business actors are needed so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently;
that to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4eeecad-47f0-4e79-9de3-ee84b499b655","actionData","errors"]