[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4ed5a01-f28c-4515-9e7d-0ad4fd33cc48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Produk Hukum Daerah - pembentukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah dalam satu kesatuan sistem hukum nasional; bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan pembentukan produk hukum daerah diperlukan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, evaluasi rancangan perda, noreg, penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi, penanganan terhadap pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. \n 75 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Pangandaran. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta untuk menyeragamkan cara dan metode pembentukan produk hukum daerah. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam pembentukan produk hukum daerah. \n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Jenis Produk Hukum Daerah:** Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.\n2. **Perencanaan:** Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati, memuat daftar Rancangan Perda berdasarkan prioritas.\n3. **Penyusunan:** Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Proses penyusunan melibatkan tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait.\n4. **Pembahasan:** Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati melalui dua tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama.\n5. **Evaluasi:** Rancangan Perda tertentu dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.\n6. **Penetapan dan Pengundangan:** Perda yang telah disetujui ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD diundangkan dalam berita daerah.\n7. **Penyebarluasan:** Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4ed5a01-f28c-4515-9e7d-0ad4fd33cc48","actionData","errors"]