[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4ea8b3b-5a1f-4bec-8f79-87696f4f7219","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 26 Tahun 2006","number","26","year","2006","published_date","2006-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-penyedotan-kakus
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung program dimaksud, Pemerintah Daerah berupaya menyediakan fasilitas dan melaksanakan pelaksanaan penyedotan kakus, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; PERDAKOT SAMARINDA No. 4 Tahun 2002; Surat MENKEU RI No. S-050/MK.10/2006 tanggal 11 April 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi penyedotan kakus yang meliputi, antara lain: Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Tata Cara Pemungutan; Keberatan; Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan Retribusi; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyedotan Kakus di Kota Samarinda. Latar belakangnya adalah untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan serta kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendukung program penyediaan fasilitas dan pelaksanaan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyedotan jamban/kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan oleh BUMD atau swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa (volume tinja yang disedot) dan tarif retribusi. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ukuran kakus/septie tank, dengan tarif berbeda untuk mobil tanki kecil (2 M³) dan besar (4 M³). Tarif khusus (50%) berlaku untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan panti asuhan. Wilayah pemungutan adalah seluruh Kota Samarinda.

Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER: 26 OF 2006
on
LOCAL SERVICE CHARGE FOR LATRINE EMPTYING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to maintain and improve the health and cleanliness of the family and household environment and homes in particular;
that to support the intended program, the Local Government seeks to provide facilities and carry out latrine emptying;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Local Service Charge for Latrine Emptying.

Bearing in Mind:

Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352 concerning the Establishment of Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4ea8b3b-5a1f-4bec-8f79-87696f4f7219","actionData","errors"]