[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4e8f0e3-4378-4636-b3d9-5f689e981468","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015","number","60","year","2015","published_date","2015-10-13","effective_date","2015-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[],"tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Agama NO. 60, BN.2015/NO.1733,Peraturan.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Perubahan tersebut meliputi:

Nama Madrasah: Penjelasan mengenai penulisan nama madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk format penulisan nama satuan pendidikan, nama penyelenggara, serta nama desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
Persyaratan Peserta Didik MTs dan MA/MAK: Perubahan persyaratan usia dan ijazah yang diperlukan untuk menjadi peserta didik kelas 7 MTs dan kelas 10 MA/MAK. MTs wajib menerima warga negara berusia 13-15 tahun sesuai daya tampung dan menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. MA/MAK juga wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Penerimaan Peserta Didik MA/MAK: Penerimaan peserta didik baru pada MA/MAK harus dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel. MA/MAK dapat menerima peserta didik pindahan.
Kualifikasi Guru Madrasah: Guru madrasah harus memiliki kualifikasi umum, akademik, dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Guru mata pelajaran agama Islam wajib beragama Islam.
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP): Pembentukan forum KKG untuk guru RA/MI dan MGMP untuk guru MTs/MA/MAK pada berbagai tingkatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai KKG dan MGMP ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Akreditasi Madrasah: Akreditasi RA dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal, sedangkan akreditasi MI, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Pemerintah dan penyelenggara pendidikan madrasah wajib mempersiapkan akreditasi dan menindaklanjuti hasilnya.
Madrasah Aliyah Unggulan: Kementerian menyelenggarakan paling sedikit satu Madrasah Aliyah Negeri Unggulan di setiap provinsi. Madrasah Aliyah unggulan dapat berupa Madrasah Akademik, Madrasah Keterampilan, dan Madrasah Keagamaan.
Pendidikan Khusus pada Madrasah: Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang RA, MI, MTs, MA, dan MAK. Kementerian menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus setiap provinsi.
Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan Madrasah: Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan madrasah di Indonesia melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia.

Pasal yang dihapus adalah Pasal 26 dan ayat (6) Pasal 30.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 60 OF 2015
ON
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NUMBER 90 OF 2013
ON THE IMPLEMENTATION OF MADRASAH EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to optimize the implementation of madrasah education in order to improve access, quality, and competitiveness, as well as the relevance of madrasah education, it is necessary to amend the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 90 of 2013 on the Implementation of Madrasah Education;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs on the Amendment to the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 90

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4e8f0e3-4378-4636-b3d9-5f689e981468","actionData","errors"]