[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4e3a2e5-a63b-446d-8cb8-c5e4f5b7cc25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 23 Tahun 2009","number","23","year","2009","published_date","2009-08-07","effective_date","2009-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2009/NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk daya guna dan hasil guna kewenangan Bupati\r\nBone di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai\r\nkonsekuensi logis berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu\r\nmenyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang\r\nRetribusi Izin Usaha Perindustrian, perdagangan dan\r\npertambangan untuk disesuaikan dengan kewenangan\r\nPemerintah Kabuapaten Bone. \n Dasar Hukum: 1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan \r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Wajib Daftar Perusahaan \r\n 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas \r\n 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bone, Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Bone. \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone.\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bone. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Objek retribusi meliputi kegiatan perindustrian (Izin Usaha Industri/IUI dan Tanda Daftar Industri/TDI) dan perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, Tanda Daftar Perusahaan/TDP, Tanda Daftar Gudang/TDG, dan Surat Keterangan Barang Keluar Daerah/SKBKD). Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha.

Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan lainnya. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan skala investasi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 23 OF 2009

REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 23 OF 2009
O
N

LOCAL SERVICE CHARGE FOR INDUSTRIAL AND TRADE BUSINESS LICENSES

COMPILED BY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

GOVERNMENT OF BONE REGENCY

REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 23 OF 2009
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR INDUSTRIAL AND TRADE BUSINESS LICENSES

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4e3a2e5-a63b-446d-8cb8-c5e4f5b7cc25","actionData","errors"]