[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4e194d4-2f3a-4814-a127-3f986abe12a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-11-20","effective_date","2006-11-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kab. Indramayu No 13 Tahun 2006 Seri C.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk menghasilkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, maka perlu diatur ijin usaha jasa konstruksi ; bahwa dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali keberadaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf “a, b, dan c” di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi; \n Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi ijin usaha jasa konstruksi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan, usaha jasa konstruksi, mekanisme perijinan, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa konstruksi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan dan masa retribusi, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penetapan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembatalan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, instansi pemungut, pengelola dan penanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001 dicabut. \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 60 Tahun 2001 Seri: B.1)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan usaha jasa konstruksi agar menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, serta untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi.\n2. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha baik nasional maupun asing, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.\n3. Badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.\n4. Badan usaha nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati di tempat domisilinya.\n5. Badan usaha dan atau orang perseorangan yang melaksanakan jasa konstruksi harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme perizinan, yang meliputi wewenang pemberian izin, tata cara mendapatkan izin, masa berlaku izin, dan pencabutan izin. Selain itu, diatur pula mengenai retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, termasuk nama, objek, subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa konstruksi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, dan masa retribusi. Tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan retribusi, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, dan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa juga diatur dalam peraturan ini. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Indramayu bertanggung jawab atas pemungutan, pengelolaan, dan penanggungjawaban Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Ijin Usaha Jasa Kontruksi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa ijinnya.\n2. Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha diluar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh:\n\na. Bupati kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;\nb. Bupati kepada penyedia jasa berupa:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. pembekuan ijin usaha;\n3. pencabutan ijin usaha; dan atau\n4. larangan melakukan pekerjaan.\nc. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. memasukan dalam daftar pembatasan/atau larangan kegiatan usaha;\n3. pencabutan akreditasi;\n4. pembatasan bidang usaha;\n5. pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan\n6. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.\nd. Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. pencabutan keanggotaan asosiasi; dan atau\n3. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2006
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n

Considering:

that construction services business has a strategic role in regional and national development so that its implementation needs to be regulated to produce quality construction work results;
that in order to regulate, control and supervise the activities of space utilization relating to the implementation of construction services business, it is necessary to regulate construction services business licenses;
that with the current situation and conditions, the Regional Regulation of Indramayu Regency Number 22 of 2001 concerning Construction Services Business License Fee is no longer appropriate so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters \"a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4e194d4-2f3a-4814-a127-3f986abe12a9","actionData","errors"]