[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4d36d8d-3311-4596-8729-cc8c53ee2f5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-06-13","effective_date","2005-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SPI-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/NO.4, TLD No.4, LL PROV. KALBAR: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk terwujudnya good goverment atau Kepemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.7 Tahun 1971, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1998, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.40 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.8 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.68 Tahun 1999, PP No.69 Tahun 1996, PP No.20 Tahun 2001, Kepres No.74 Tahun 2001. \r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Kewajiban Badan Publik, Hak Dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik, Prosedur Memperoleh Informasi, Komisi Transparansi, Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Anggaran Biaya dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2005. \n Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 2 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan *good governance* melalui penerapan prinsip transparansi. Latar belakangnya adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan publik, sehingga mempercepat pembangunan Provinsi Kalimantan Barat menuju masyarakat madani.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban badan publik untuk menerapkan asas transparansi dalam tugas dan fungsinya, meliputi transparansi informasi, prosedur, dan proses pengambilan kebijakan. Badan publik diwajibkan menyebarluaskan informasi secara aktif dan pasif melalui berbagai media. Informasi yang wajib diumumkan secara aktif meliputi proses perencanaan pembangunan, APBD, rencana tata ruang, pelaksanaan kegiatan pembangunan, struktur organisasi badan publik, prosedur mendapatkan informasi, jadwal kegiatan, dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi daftar informasi publik, hasil keputusan dan kebijakan, realisasi anggaran, perjanjian dengan pihak lain, prosedur pelayanan publik, laporan akuntabilitas kinerja, daftar aset pemerintah daerah, laporan studi banding, dan informasi pengawasan. Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak wajib diumumkan secepatnya. Terdapat pengecualian informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual, melanggar kerahasiaan pribadi, atau merupakan data pengawasan yang belum final.\n\nSubjek hukum berhak memperoleh informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi, dan menyebarluaskannya. Pengguna informasi wajib menyertakan alasan permintaan informasi. Komisi Transparansi dibentuk untuk menangani sengketa informasi antara pengguna dan badan publik, dengan proses mediasi dan ajudikasi.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 YEAR 2005

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 YEAR 2005
CONCERNING
TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
WEST KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize good goverment or good governance, one of the main pillars is through the application of the principle of transparency;
that the implementation of transparency and freedom of information must be directed to encourage active public participation both in the policy-making process and in public oversight of the implementation of government which leads to the acceleration of development of West Kalimantan Province towards the aspired civil society;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4d36d8d-3311-4596-8729-cc8c53ee2f5d","actionData","errors"]