[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4c87a3c-410f-4499-b105-75c995f52408","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2002","number","10","year","2002","published_date","2002-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Pembentukan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-DESA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2002/NO.19 Seri D Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu Pengaturan Pembentukan Desa;\r\nb. bahwa sesuai dengan maksud tersebut, mengenai Pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1420, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sragen; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :\r\na. Jumlah penduduk paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga;\r\nb. Luas wilayah kurang lebih 300 hektar;\r\nc. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;\r\nd. Potensi Desa.\r\n(2) Desa yang karena perkembangan keadaan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan pembentukan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2002. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Tidak ada peraturan yang dicabut maupun diubah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2002 ini mengatur tentang pembentukan desa di Kabupaten Sragen. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat pedesaan. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga, luas wilayah kurang lebih 300 hektar, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan potensi desa. Nama desa ditetapkan berdasarkan asal usul desa atau musyawarah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat, dan disahkan oleh Bupati. Batas wilayah desa ditetapkan melalui musyawarah dan dituangkan dalam peta yang menjadi bagian dari Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa. Proses pembentukan desa diawali dengan usulan dari Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat, yang harus dimusyawarahkan dengan BPD, pemuka masyarakat, dan RT. Bupati kemudian melakukan penelitian lapangan, dan jika persyaratan terpenuhi, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Desa dengan persetujuan DPRD. Untuk memperlancar pemerintahan desa, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Sambil menunggu selesainya proses pembentukan Desa baru, dibentuk tim persiapan yang terdiri dari, Pemerintah Desa Induk bersama unsur-unsur masyarakat desa yang bersangkutan.\n2. Selama proses sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyelenggaraan Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Induk.\n3. Tugas tim persiapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan pengisian Lurah Desa dan BPD.\n4. Segala biaya yang ditimbul akibat dari pembetukan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, swadaya masyarakat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SRAGEN REGENCY GOVERNMENT
SRAGEN REGENCY REGULATION
NUMBER 10 OF 2002
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement Article 2 of Government Regulation Number 76 of 2001 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, it is necessary to regulate the Establishment of Villages; \n that in accordance with the aforementioned purpose, the Establishment of Villages needs to be stipulated by a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (Promulgated on August 8, 1950); \n Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number 60, Supplement to State Gazette Number 3839); \n Law Number 25 of 1999 concerning Fiscal Balance Between the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4c87a3c-410f-4499-b105-75c995f52408","actionData","errors"]