[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4c7bcd3-c9b6-423b-b3a4-8ab1228f914a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009","number","8","year","2009","published_date","2009-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2009/4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup warga negara, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai usaha penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif, perlindungan, dan penunjang. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha. Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD. Peraturan ini juga mengatur sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, pembinaan dan upaya penanganan berbagai kelompok masyarakat yang memerlukan kesejahteraan sosial, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 27 (melakukan kegiatan gelandangan dan/atau mengemis, mengkoordinir/mengeksploitasi gelandangan dan pengemis, memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyaknya Rp. 50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 35, 43, 44, dan 45 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan/pencabutan izin, denda administratif, atau sanksi polisional (penyegelan, pembongkaran).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
BOGOR CITY
COPY
YEAR 2009 NUMBER 4 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 8 OF 2009
CONCERNING
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF
SOCIAL WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out one of the mandatory affairs that is the goal of the Regional Government in tackling social problems in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the region is given the authority to carry out the organization and management of social welfare problems;
that in order to exercise the authority as referred to in letter a, and to create a decent and dignified life, and to fulfill the right to basic needs of citizens in order to achieve social welfare, its implementation must be carried out in a directed, planned, sustainable and principled manner;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4c7bcd3-c9b6-423b-b3a4-8ab1228f914a","actionData","errors"]