[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4bc7a24-2abb-4453-8675-433f9bb3ea00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-10-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, merupakan urusan pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria Retribusi Perizinan Tertentu \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Meriteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing \n •\tObjek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;\r\n•\tTidak termasuk Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan IMTA bagi: \r\na.\tinstansi pemerintah; \r\nb.\tperwakilan negara asing; \r\nc.\tbadan-badan internasional; \r\nd.\tlembaga sosial; \r\ne.\tlembaga keagamaan; dan \r\nf.\tjabatan tertentu di lembaga pendidikan:\r\n•\tSubjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA;\r\n•\tRetribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015. \n - \n Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dibentuk dengan latar belakang untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk mengatur retribusi perpanjangan IMTA sebagai urusan pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria Retribusi Perizinan Tertentu.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri Ketenagakerjaan, dengan pengecualian bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek retribusi adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan, dibayar di muka dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
Masa retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan, dan saat retribusi terutang adalah sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi.
Pemberi Kerja wajib mengajukan permohonan Perpanjangan IMTA kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Asing.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) serta Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari retribusi terutang dan pencabutan izin Perpanjangan IMTA.\n","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Mataram No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293427/perda-kota-mataram-no-1-tahun-2024","79f62727-1336-45c8-9e43-57db6c129f44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 14 OF 2015
ABOUT
EXTENSION FEE FOR EMPLOYMENT PERMITS OF
FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that in order to implement real, broad and responsible regional autonomy, it is necessary to explore sources of Local Own-Source Revenue originating from regional taxes and local fees;
that to implement the provisions of Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Retribution and Extension Fee for Employment Permits of Foreign Workers, it is a matter of regional government that meets the criteria for Specific Licensing Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Extension Fee for Employment Permits of Foreign Workers.

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4bc7a24-2abb-4453-8675-433f9bb3ea00","actionData","errors"]