[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4b8ab15-ac6a-46b2-9f8b-10e4bb4daf30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":81,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanggulangan Bencana
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana, diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo; b. Bahwa wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; c. Bahwa pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010. \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas, Prinsip, dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kewajiban, Hak, dan Peran Masyarakat; Forum Pengurangan Resiko Bencana; Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional, dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana; Pendanaan, Penggunaann Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan; Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban; Penyelesaian Sengketa dan Gugatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 55 HLM. Penjelasan: 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari ancaman bencana alam, non-alam, maupun sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi daerah serta mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat, perlindungan dari dampak bencana, pengalokasian dana dalam APBD, serta pemulihan kondisi pascabencana. BPBD bertindak sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup tiga tahapan utama: prabencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan), status keadaan darurat bencana (tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan), serta pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban masyarakat, termasuk hak atas perlindungan sosial, informasi, dan bantuan kebutuhan dasar saat status darurat. Selain itu, diatur pula peran serta lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that to realize the state's objectives, namely to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood spilled from the threat of disasters, efforts to organize disaster management in a planned, integrated, and comprehensive manner are required by optimizing all existing potential in Kulon

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4b8ab15-ac6a-46b2-9f8b-10e4bb4daf30","actionData","errors"]