[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4b6a86e-5333-4ec0-8f0e-30576e69b44d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan","place_of_enactment","Kota Pinang","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK HOTEL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan \r\nbertanggungjawab serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 \r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pajak Hotel. \n UU Nomor 8 Tahun 1981; UU \r\nNomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun \r\n2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; Pemeriksaan \r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 32 Tahun \r\n2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 28 \r\nTahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor \r\n79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP \r\nNomor 91 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak hotel dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, \r\nobjek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak; \r\nwilayah pemungutan dan masa pajak; surat pemberitahuan pajak daerah; \r\npemungutan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, \r\npengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi \r\nadministratif; kadaluarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif \r\npemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 \r\ntentang Pajak Hotel dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan \r\nPeraturan Bupati. \n 16 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dikenakan atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha hotel itu sendiri.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: Pajak Hotel dipungut di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan masa pajak selama 1 bulan kalender.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikannya paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Pemungutan Pajak: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta ketentuan khusus terkait dengan pejabat yang dilarang memberitahukan informasi Wajib Pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 02 SERIES A NUMBER 01

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 02 OF 2011
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LABUHANBATU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement broad, real, and responsible regional autonomy and to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation of South Labuhanbatu Regency concerning Hotel Tax, as stipulated in Article 2 paragraph (2) letter a;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Hotel Tax.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4b6a86e-5333-4ec0-8f0e-30576e69b44d","actionData","errors"]