[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4ac652f-eb56-4b92-b336-ab9e7a26e24b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","2016-05-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
2016
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 5, BN. 2016 No. 711, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan \r\npendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam \r\nmemenuhi kebutuhan sumber daya manusia \r\nyang profesional dan beretika, perlu mendirikan \r\nPoliteknik Pariwisata Lombok;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nPoliteknik Pariwisata Lombok; \n 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang\r\nSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang \r\nPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5336);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang \r\nPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan \r\nPerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 16);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 20);\r\n7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun \r\n2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian \r\nPariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2015 Nomor 545); \n Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Peberhentian; Pendanaan; Lokasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016. \n 16 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pariwisata ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Poltekpar Lombok). Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi: Poltekpar Lombok bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Tugasnya adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan. Fungsinya meliputi penyusunan rencana dan program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, pengembangan sistem penjaminan mutu, pengawasan internal, pembinaan sivitas akademika, serta evaluasi dan pelaporan.
Susunan Organisasi: Organisasi Poltekpar Lombok terdiri dari Direktur dan Pembantu Direktur, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Subbagian Administrasi Umum, Program Studi, Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Penunjang.
Direktur dan Pembantu Direktur: Direktur adalah tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Lombok. Direktur dibantu oleh dua Pembantu Direktur, yaitu Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Pembantu Direktur I) dan Pembantu Direktur Bidang Umum (Pembantu Direktur II).
Senat dan Dewan Penyantun: Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekpar Lombok. Dewan Penyantun memberikan pertimbangan non akademik. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Poltekpar Lombok.
Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal: Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu. Satuan Pengawas Internal melaksanakan fungsi pengawasan non akademik. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Statuta Poltekpar Lombok.
Subbagian Administrasi: Terdapat Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Subbagian Administrasi Umum, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi terkait administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum.
Program Studi dan Laboratorium: Program Studi melaksanakan pendidikan vokasi tertentu. Laboratorium merupakan sarana penunjang program studi dalam kegiatan praktikum.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Pusat ini bertugas mengoordinir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Unit Penunjang: Unit Penunjang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terdiri dari Unit Bahasa, Unit Praktek Kerja Nyata dan Bursa Kerja, Unit Perpustakaan, dan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pendanaan, dan Lokasi Poltekpar Lombok.

","transitional_provisions","

Statuta Poltekpar Lombok ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
Untuk pertama kali, Direktur Poltekpar Lombok ditunjuk oleh Menteri Pariwisata sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur Poltekpar Lombok sesuai dengan Statuta Poltekpar Lombok.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of the implementation of vocational education in the field of tourism in meeting the needs of professional and ethical human resources, it is necessary to establish the Lombok Tourism Polytechnic;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Tourism concerning the Organization and Work Procedures of the Lombok Tourism Polytechnic;

Remembering:

Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4ac652f-eb56-4b92-b336-ab9e7a26e24b","actionData","errors"]