[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4a62b68-cd73-48d5-a48e-a70fc8a29666","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020","number","14","year","2020","published_date","2021-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gresik","place_of_enactment","Gresik","theme","Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KONSTRUKSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan keberlanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang tertib dan berkepastian hukum;\r\nb. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan roda perekonomian sehingga menjadi penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang \r\nmobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;\r\nc. bahwa dalam upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum serta tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\n9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;\r\n16. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; \r\n17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\n19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;\r\n20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; \n mengatur tentang jasa konstruksi yang memuat kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi, pemilihan penyedia jasa konstruksi, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan, kegagalan bangunan, partisipasi masyarakat dan sanksi administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan berkualitas. Peraturan ini juga bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mewujudkan keselamatan publik, menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Pelatihan tenaga kerja konstruksi harus diselenggarakan dengan metode yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. Sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi harus memuat data dan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, tugas pembinaan, dan tugas layanan di bidang jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Daerah dilakukan melalui tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap tertib usaha dan perizinan tata bangunan, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi.

Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara mengakses informasi, melakukan pengaduan, dan membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha. Setiap pemegang Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pemegang Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GRESIK
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF GRESIK REGENCY
NUMBER 14 OF 2020
on
CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GRESIK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the region is responsible for sustainable development through the provision of orderly and legally certain infrastructure;
that construction services play an important and strategic role in fostering economic growth, thereby becoming a driver of regional development aimed at increasing accessibility and community mobility space for various socio-economic activities;
that in the effort of the regional government to provide protection and guarantee legal certainty and orderly implementation of construction services in Gresik Regency;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4a62b68-cd73-48d5-a48e-a70fc8a29666","actionData","errors"]