[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4a52970-0f63-4750-85b7-16a974d73dbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":-5,"_97":98,"_99":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-04-23","effective_date","2012-04-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77,80],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":81,"_55":82,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-terminal
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD No.3, LL KAB. Bengkayang: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 127 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \n Perda ini ditetapkan atas dasar:\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011.\r\nPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. \n Perda ini memuat pokok-pokok sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Maksud dan Tujuan;\r\n3. Nama, Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi;\r\n4. Golongan retribusi;\r\n5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n6. Prinsip dan Sasaran dalam peneteapan Tarif Retribusi;\r\n7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Terminal;\r\n8. Lokasi Terminal;\r\n9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n10. Peninjauan Tarif Retribusi;\r\n11. Wilayah Pemungutan;\r\n12. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;\r\n13. Penyidikan;\r\n14. Ketentuan Pidana;\r\n15. Sanksi Administrasi;\r\n16. Insentif Pemungutan;\r\n17. Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012. \n Masih perlu diatur oleh Bupati:\r\n1. pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan pelayanan terminal;\r\n2. tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi;\r\n3. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemberian dan pemanfaatan insentif.\r\n4. \n 14 Halaman, 5 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Bengkayang. Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir dan tempat kegiatan usaha serta menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kendaraan dan fasilitas, seperti angkutan kota, angkutan perdesaan, bus kecil, bus sedang, bus besar, WC umum, dan mobil barang. Selain itu, tarif juga ditetapkan untuk penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/kios dan jasa lainnya. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pengelolaan dan penyelenggaraan terminal dilakukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah. Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Lokasi terminal ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, kepadatan lalu lintas, keterpaduan moda transportasi, kondisi topografi, dan kelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
TERMINAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement Article 127 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate provisions regarding Terminal Retribution; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate by Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution: \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 10 of 1999 concerning the Establishment of Bengkayang Regency Level II Region (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4a52970-0f63-4750-85b7-16a974d73dbc","actionData","errors"]