[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b481be2f-0430-4b34-a724-e6fb70640584","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek, Dan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya penyesuaian; Sehingga berdasarkan pertimbangan untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun\r\n2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016. \n Ketentuan Umum, Ketentuan Izin, Ketentuan Retribusi, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 dicabut. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32).\n2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 122 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 33).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010) seiring dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi atas pemberian izin tertentu terkait kegiatan pembangunan dan usaha di Kabupaten Kuningan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Jenis-jenis izin yang dikenakan retribusi, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perikanan, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
Objek dan subjek retribusi untuk masing-masing jenis izin.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip, dan sasaran penetapan retribusi.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis izin, termasuk formula perhitungan untuk IMB.
Dasar perhitungan retribusi, wilayah pemungutan, dan instansi pemungut retribusi.
Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, termasuk sanksi administratif berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan izin, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana bagi pelanggaran yang merugikan keuangan daerah.

","transitional_provisions","Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Kuningan No. 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Trayek","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204161/perda-kab-kuningan-no-17-tahun-2010","9ba483ed-f831-4562-b67d-3b497771a523",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Kuningan No. 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204159/perda-kab-kuningan-no-16-tahun-2010","acd079cd-6f38-4635-a5fa-8d3a0e494e6d","revoked_by",[104],{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"PERDA Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275210/perda-kab-kuningan-no-1-tahun-2024","66bca330-a89e-456c-b375-be40bbdfa8ff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

Considering / Whereas:

that in order to regulate the granting of permits for various development and business activities in Kuningan Regency, it has been regulated in Regional Regulation Number 16 of 2010 concerning Certain Permit Retribution and Regional Regulation Number 17 of 2010 concerning Route Permit Retribution;
that the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be adjusted to existing developments so that adjustments are necessary;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, to ensure legal certainty, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b481be2f-0430-4b34-a724-e6fb70640584","actionData","errors"]