[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b480a672-e6ca-4b18-8651-a15fd6de31d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No 9/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Pekalongan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi serta pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Pembiayaan, Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk dengan latar belakang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama sebagai warga negara, namun masih mengalami diskriminasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum untuk pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas, serta kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, BUMD, badan hukum, badan usaha, masyarakat, keluarga, dan/atau orang tua dalam pemenuhan hak tersebut. Ruang lingkup pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, sosial, kebudayaan dan pariwisata, olahraga, politik, hukum, dan penanggulangan bencana.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Hak penyandang disabilitas untuk hidup, memperoleh pengakuan hukum, kebebasan, penghormatan atas integritas, kebebasan bergerak, hidup di masyarakat, memperoleh pemenuhan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, dll.), mengemukakan pendapat, dan membentuk keluarga.
Kewajiban penyandang disabilitas untuk menghormati hak asasi manusia lain dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendataan, menerapkan kebijakan pemenuhan hak, melakukan kerjasama, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak.
Kewajiban BUMD, badan hukum, dan badan usaha untuk berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Kewajiban masyarakat untuk memberikan penghormatan, turut serta dalam penyelenggaraan pemenuhan hak, dan memberikan data/informasi jika terjadi pelanggaran.

\n","transitional_provisions","1. Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n2. Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Persons with Disabilities in the City of Pekalongan are citizens who have the same rights, obligations, roles and positions based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in social and state life, Persons with Disabilities still experience various forms of discrimination so that their rights have not been fulfilled;
that protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights for persons with disabilities require a legal basis as the implementation of higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b480a672-e6ca-4b18-8651-a15fd6de31d7","actionData","errors"]