[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4804dcf-6032-4a31-a5e8-d3bc5851b9ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertambangan-minerba
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 1 Tahun 1970, UU No 41 Tahun 1999, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU NO 32 Tahun 2009, PP No 19 Tahun 1973, PP No 38 Tahun 2007, PP No 26 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2010, PP No 23 Tahun 2010, PP No 55 Tahun 2010, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 3 Tahun 2010 \n pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi pengusahaan pertambangan mineral logam, pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pengusahaan pertambangan batubara, tidak termasuk panas bumi, radio aktif, minyak dan gas bumi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum \n 51 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Pacitan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan ini meliputi pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, serta batubara, tidak termasuk panas bumi, radio aktif, minyak dan gas bumi. Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah. Peraturan ini juga mengatur wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), serta izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP, dengan ketentuan bahwa pemegang IUP dapat melakukan kemitraan usaha dengan Perusahaan Daerah Pacitan. Pemegang IUP wajib memenuhi berbagai ketentuan, termasuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan keuangan, peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, pengembangan masyarakat setempat, dan pematuhan terhadap daya dukung lingkungan.","transitional_provisions","Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di daerah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.","sanctions","1. Bupati berhak mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan penambangan, atau pencabutan perizinan usaha pertambangan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini juga dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PACITAN

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the Regional Government is authorized to make regional laws and regulations in the field of mineral and coal mining;
that the minerals and coal contained are non-renewable natural resources as a gift from God Almighty which have an important role in fulfilling the necessities of life for many people, so that their management needs to be carried out efficiently, effectively, responsibly and sustainably and their utilization is aimed at the greatest possible welfare of the people;
that mineral and coal mining business activities, which are mining business activities outside of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4804dcf-6032-4a31-a5e8-d3bc5851b9ee","actionData","errors"]