[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b470f068-a768-47a8-a157-27b3a60ac38f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat 2 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 52 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, perlu membentuk peratuuran daerah tentang kawasan tanpa rokok \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang\r\n3. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana\r\n4. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan\r\n5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan\r\n6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah\r\n7. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adktuf berupa produk tembakau bagi kesehatan\r\n8. peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok\r\n9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah\r\n10. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah\r\n11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah provinsi lampung\r\n12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung \n peraturan daerah ini memutuskan tentang kawasan tanpa rokok \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan KTR.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur penetapan KTR di berbagai lokasi, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga tertutup, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Setiap lokasi memiliki batasan area KTR yang berbeda, seperti hingga batas pagar terluar atau batas kucuran air dari atap. Di tempat kerja dan tempat umum, diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Hak dan Kewajiban:

Kewajiban: Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang orang merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok.
Larangan: Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum dan tempat kerja tertentu yang diizinkan.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR, koordinasi antar lembaga pemerintah, pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, serta pemberian penghargaan bagi pihak yang berperan aktif dalam penerapan KTR.

","transitional_provisions","1. Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggar Pasal 17 (merokok di KTR) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, atau pencabutan izin.\n2. Penanggung jawab KTR yang melanggar Pasal 13 dipidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 250.000.\n3. Orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).\n4. Orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n5. Orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG
NUMBER 8 OF 2017
ON
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering / Whereas :	that in order to implement the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 on Health, and Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on the Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to establish a Regional Regulation on Smoke-Free Areas;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 14 of 1964 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 1964 on the Establishment of the First Level Region of Lampung by amending Law Number 25 of 1959 on the Establishment of the First Level Region of South Sumatera (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b470f068-a768-47a8-a157-27b3a60ac38f","actionData","errors"]