[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b463b5dd-cca2-4e33-b337-fa9c9afbca78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,\r\npembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih\r\nterdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga\r\ndiperlukan strategi pengintegrasian gender; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi\r\nuntuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki \r\nlaki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan,\r\npartisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan\r\ntercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum\r\ndalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka\r\nperlu mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Perencanaan dan Pelaksanaan, RAD, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pemberian Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Latar belakangnya adalah masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG, yang meliputi penyusunan kebijakan dan perencanaan program responsif gender, fasilitasi penguatan kelembagaan PUG, pemberian bantuan teknis, pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, dan penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin. Peraturan ini juga mengatur perencanaan dan pelaksanaan PUG melalui penyusunan RAD PUG, kerjasama dengan pihak lain, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG dan pembiayaan program dan kegiatan PUG.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of organizing governance, development, and public services in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a gender mainstreaming strategy is needed;
that gender mainstreaming is one of the strategies to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities, participation, control, and development benefits, so that a condition of gender equality and justice will be created;
that to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of Gender Mainstreaming in the Region, it is necessary to regulate Gender Mainstreaming in Regional Regulations;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b463b5dd-cca2-4e33-b337-fa9c9afbca78","actionData","errors"]