[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b463896b-90e8-4e72-9ed1-810917445131","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2012","number","05","year","2012","published_date","2012-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program, rencana pembangunan dan rencana kerja
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2012/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,\r\nberhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam\r\nrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan\r\nkeamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar\r\nsektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah\r\nmerupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan\r\npemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\nc. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\ntentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun\r\n2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan\r\nDaerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nUtara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960\r\nNomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah\r\nTingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nSelatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2687);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar\r\nPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2043);\r\n4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak\r\nAtas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2324);\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);\r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber\r\nDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3419);\r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perumahan dan\r\nPermukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992\r\nNomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3469);\r\n8. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3470). \n Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan\r\npeningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian\r\nserta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2012. \n 154 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman untuk:\n\n- Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.\n- Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.\n- Penyusunan program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam.\n\nPeraturan ini mengatur struktur ruang wilayah yang meliputi pusat-pusat kegiatan (PKL, PKLp, PPK, PPL), sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, laut, dan udara), dan sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan).\n\nSelanjutnya, peraturan ini mengatur pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, suaka alam, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya) dan kawasan budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan lainnya).\n\nPeraturan ini juga menetapkan kawasan strategis daerah yang diprioritaskan penataan ruangnya karena pengaruh penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, yang terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).\n\nArahan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini;\n c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\n a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.\n6. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
THE SPATIAL PLAN OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
YEAR 2012 - 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Selayar Islands Regency by utilizing regional space in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security defense, it is necessary to prepare a regional spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the regional spatial plan is a direction for development investment locations implemented by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b463896b-90e8-4e72-9ed1-810917445131","actionData","errors"]