[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b44b332f-a22f-4f17-b67d-a5b49d4d93f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - KEUANGAN - KEPADA - PARTAI - POLITIK
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2006/7 SERI E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pengaturan bantuan keuangan kepada partai Politik harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 17 Tahun 2004; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004 \n Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik; Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik; Penyerahan Bantuan Keuangan; Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006. \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia melalui partai politik, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.\n\nKetentuan substansial mencakup pemberian bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis. Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD. Besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Ciamis dan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat.\n\nDPD/DPC partai politik mengajukan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan berbagai dokumen seperti SK pengesahan kepengurusan, NPWP, surat keterangan perolehan kursi, surat pernyataan kebenaran informasi, kuitansi, fotokopi KTP pengurus, dan nomor rekening. Tim Peneliti dan Pemeriksaan Administrasi yang diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas atas nama Bupati. Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 7 OF 2006
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties, the regulation of financial assistance to Political parties must be stipulated by a Regional Regulation;
that in order to implement the provisions referred to in letter a, it is necessary to regulate financial assistance to Political Parties that obtain seats in the Regional House of Representatives of Ciamis Regency which is stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950);
Law Number 28 of 1999 concerning Clean Governance and Freedom

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b44b332f-a22f-4f17-b67d-a5b49d4d93f7","actionData","errors"]