[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b44b2795-3513-4163-9a92-bef392be4c3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten TBK.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten TBK.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penambahan-penyertaan-modal-daerah-kedalam-modal-perseroan-terbatas-bank
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten TBK.
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah, perlu adanya penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UNomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Nomor 9 Tahun 2007; PpNomor 9 Tahun 2009 \n 1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Bentuk Penyertaan Modal; 4. Nilai Penyertaan Modal; 5. Pertanggungjawaban Dan Kewajiban; 6. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2009)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Jabar Banten).

Latar Belakang dan Tujuan: Penambahan penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

Bentuk penyertaan modal adalah dalam bentuk uang.
Nilai penyertaan modal yang telah disetor hingga 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.29.875.848.682,95.
Nilai penambahan penyertaan modal untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00.
Penyerahan penambahan modal dituangkan dalam Berita Acara serah terima antara Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Cabang Bank Jabar Banten.
Bank Jabar Banten menerbitkan sertifikasi penyertaan modal daerah sebagai bukti penyertaan modal.
Bank Jabar Banten wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan setiap tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
TANGERANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
ADDITION OF REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION INTO THE CAPITAL
OF LIMITED LIABILITY COMPANY REGIONAL DEVELOPMENT BANK
OF WEST JAVA AND BANTEN TBK.

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop business activities and
strengthen the capital structure, encourage
regional economic growth and increase
Local Own-Source Revenue, it is necessary to have
capital participation in the Limited Liability Company Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
that based on Article 41 paragraph (5) of Law Number
1 of 2004 concerning State Treasury, the participation
of Regional Government capital in the
state/regional/private company is stipulated by Regional
Regulation;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional
Reg

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b44b2795-3513-4163-9a92-bef392be4c3f","actionData","errors"]