[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4479ba3-59a5-4fd0-9dc3-83fe756752c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Thn 2015/No 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang dapat menumbuhkan partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa. dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No 1 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No 2 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No 3 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No 4 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No 5 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 3 Tahun 2003; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 24 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nDesa dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tDasar, Asas dan Tujuan\r\n3.\tKedudukan dan Nama Desa\r\n4.\tPenataan Desa\r\n5.\tKewenangan Desa\r\n6.\tPenyelenggaraan Pemerintahan Desa\r\n7.\tHak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa\r\n8.\tJenis dan Materi Muatan Peraturan Di Desa\r\n9.\tKeuangan dan Kekayaan Desa\r\n10.\tPembangunan Desa\r\n11.\tPembangunan Kawasan Perdesaan\r\n12.\tBadan Usaha Milik Desa\r\n13.\tKerjasama Desa\r\n14.\tLembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat\r\n15.\tPembinaan Dan Pengawasan\r\n16.\tKetentuan Peralihan\r\n17.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015. \n PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Bogor No 22 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 24 Tahun 2011. \n 235 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 24);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bogor ini mengatur tentang desa, mencakup:\n\n Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta mengatur kepentingan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\n\n Ketentuan Substansial:\n\n Kedudukan dan Nama Desa: Desa berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten Bogor, dengan nama-nama desa yang sudah ada tetap berlaku.\n Penataan Desa: Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.\n Kewenangan Desa: Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.\n Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Diatur mengenai Pemerintah Desa, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Musyawarah Desa, dan Penghasilan Pemerintah Desa.\n Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa: Desa memiliki hak untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat, serta berkewajiban melindungi persatuan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.\n Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa: Diatur mengenai Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.\n Keuangan dan Kekayaan Desa: Keuangan desa meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Kekayaan desa meliputi aset desa.\n Pembangunan Desa: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.\n Pembangunan Kawasan Perdesaan: Meliputi penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, dan pembangunan infrastruktur antarperdesaan.\n Pemberdayaan Masyarakat Desa: Bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.\n Badan Usaha Milik Desa: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.\n Kerjasama Desa: Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.\n Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat: Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.\n Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melalui perangkat daerah.","transitional_provisions","1. Usulan penataan desa yang diajukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.\n2. Perangkat desa selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum peraturan daerah ini berlaku dan tidak memenuhi syarat, maka tetap menjalankan tugasnya sampai habis berlaku masa jabatan kepala desa.\n3. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ada penempatan oleh pejabat yang berwenang.\n4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n6. Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n7. Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.\n8. Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n9. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.","sanctions","1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n5. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n6. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138102/perda-kab-bogor-no-6-tahun-2018","6ddc7f52-59a7-4909-aed5-564d165f2a0e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 6
YEAR : 2015

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering :

that to improve services and the implementation of village government that can foster participation, democratization and community empowerment, and be able to regulate and manage the interests of the community, the Bogor Regency Government has established Regional Regulation Number 9 of 2006 concerning Villages;
that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Bogor Regency Regional Regulation Number 9 of 2006 concerning Villages as referred to in letter a, needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4479ba3-59a5-4fd0-9dc3-83fe756752c0","actionData","errors"]