[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b446ac93-7219-4340-8aad-6ff78458b917","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-01-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-PEMANFAATAN-AIR-LIMBAH-KE-TANAH-UNTUK-APLIKASI-PADA-TANAH
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.2 Seri B 2004
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
ABSTRAK:	\n \n Air limbah dari suatu usaha atau kegiatan dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman, namun dapat beresiko terjadinya pencemaran ke media lingkungan;\r\nUntuk mencegah terjadinya pencemaran air limbah ke media lingkungan dan dalam upaya pengendalian serta pengelolaan kualitas air dan tanah, maka perlu pengaturan, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 11 Thn 1974; UU No. 5 Thn 1984; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 22 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; PP No. 35 Thn 1991; PP No. 18 Thn 1999; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 150 Thn 2000; PP No. 74 Thn 2001; PP No. 82 Thn 2001; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah; Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin; Jangka Waktu Izin; Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab Pemegang Izin; Wewenang dan Tanggungjawab; Penanggulangan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Berakhirnya Izin; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Instansi Pemungut; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Rertibusi; Kadaluarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Aplikasi Lahan di Kabupaten Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Aplikasi Lahan di Kabupaten Bangka.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah pemanfaatan air limbah untuk pengairan dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan, sehingga perlu diatur untuk mencegah pencemaran dan mengendalikan kualitas air dan tanah.

Ketentuan Substansial:

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib memiliki izin dari Bupati, yang didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau UKL/UPL. Proses perizinan meliputi pengkajian kelayakan lingkungan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati. Izin berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang izin memiliki kewajiban untuk:

Memberikan kesempatan pemeriksaan kepada Instansi Teknis.
Mentaati batas kualitas dan kuantitas air limbah.
Tidak memanfaatkan air limbah di luar lokasi yang diizinkan.
Melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air limbah, tanah, dan air tanah.
Mencegah pencemaran lingkungan.
Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pemeriksaan secara berkala.

Pemegang izin dilarang melakukan air larian (run off) ke sungai, melakukan pengenceran air limbah, membuang air limbah di luar wilayah izin, dan membuang air limbah ke sungai jika melebihi baku mutu.

Instansi Teknis memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membina, mengkoordinasikan, menertibkan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemanfaatan air limbah.

Retribusi izin pemanfaatan air limbah dikenakan berdasarkan luas lahan yang dimanfaatkan, dengan tarif tertentu per meter persegi. Terdapat ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah mengajukan permohonan izin.","sanctions","Setiap orang atau badan yang menyebabkan pencemaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:\n1. Penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air, alat-alat bangunan pembuangan air limbah yang bersangkutan;\n2. Pencabutan izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.\n\nPelanggaran terhadap Perda ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bangka No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25069/perda-kab-bangka-no-7-tahun-2013","626b7de1-e119-4253-8005-8ddffe822ccc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING
PERMIT FOR THE UTILIZATION OF WASTEWATER TO LAND FOR APPLICATION ON LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that wastewater from a business or activity can be used to irrigate planting areas, but it may risk causing pollution to the environmental media;
that in order to prevent wastewater pollution to the environmental media and in an effort to control and manage water and soil quality, it is necessary to regulate the utilization of wastewater to land for application on land;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, and to implement the provisions of Article 35 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control, it is necessary to stipulate it by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b446ac93-7219-4340-8aad-6ff78458b917","actionData","errors"]