[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43e0a0a-0b4b-4477-b05c-0d50c65666e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-08-23","effective_date","2013-08-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA-PRODUK HUKUM-KOTA BALIKPAPAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
ABSTRAK:	\n \n Untuk keharmonisan dan sinkronisasi penyelenggaraan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan produk hukum Daerah secara terencana dan terkoordinasi. \n UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.79 Tahun 2005; UU No.16 Tahun 2010; Permendagri No.53 Tahun 2011 \n Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyusunan produk hukum kota balikpapan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013 ini mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan produk hukum daerah, serta mewujudkan produk hukum yang baik dan transparan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan ini mengatur jenis dan materi produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Walikota dan DPRD. Produk hukum Walikota meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Walikota. Produk hukum DPRD meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD. Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegda melibatkan SKPD, Bagian Hukum, Balegda, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait serta aspirasi masyarakat.

Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan produk hukum, yang meliputi persiapan, pengharmonisasian, pembahasan, dan penetapan. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota, disertai penjelasan atau Naskah Akademik. Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan antara DPRD dan Walikota. Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah disusun oleh SKPD dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Peraturan ini juga mengatur pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi produk hukum daerah. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Penyebarluasan produk hukum dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 4 OF 2013
ON
PROCEDURES FOR FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS
OF BALIKPAPAN CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that for the harmony and synchronization of orderly administration in the formation of legal products within the Balikpapan City Government, it is necessary to regulate the procedures for drafting Regional legal products in a planned and coordinated manner;
that in order to realize legal products for the implementation of good and transparent Regional Government, it is necessary to regulate the provisions for the formation of legal products in the Implementation of Regional Government starting from planning, preparation, formulation, discussion, ratification, promulgation and dissemination;
that in order for the implementation of Law Number 12 of 2011 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43e0a0a-0b4b-4477-b05c-0d50c65666e8","actionData","errors"]