[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43d355d-f4e1-49e9-8acf-c39bbdde03d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-03-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, diperlukan pengelolaan dan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu oleh semua pihak dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat; \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 81 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2014; Permendagri No 33 Tahun 2010; Perda Tingkat II Pandeglang No 4 Tahun 1986; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2011. \n 1. Ketentuan Umum; 2.Asas, Tujuan dan Ruang lingkup; 3.Tugas dan Wewenang; 4.Lembaga Pengelola; 5.Hak dan Kewajiban; 6.Sumber Sampah; 7.Pengelolaan dan Penanganan Sampah; 8.Pembiayaan dan Kompensasi; 9.Peran Masyarakat; 10.Perizinan; 11.Kerjasama dan Kemitraan; 12.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 13.Data dan Sistem Informasi; 14.Larangan; 15.Sanksi; 16.Penyidikan; 17.Ketentuan Pidana; 18.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2016. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan masalah pengelolaan sampah yang ada.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif TPA, serta memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi. Masyarakat wajib melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS, meminimalkan jumlah sampah, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan.
Pengelolaan dan Penanganan Sampah: Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pembiayaan dan Kompensasi: Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari retribusi jasa pelayanan persampahan, APBD, dan penerimaan lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 36 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 54 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penghentian pelayanan pengangkutan sampah.\n2. Pelanggaran Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 54 juga dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum.\n3. Pelanggaran Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 54 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANDEGLANG
BANTEN PROVINCE
DRAFT REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANDEGLANG,

Considering:

that in order to realize a healthy, clean and comfortable environment, comprehensive and integrated waste management and handling is needed by all parties by involving the participation of the community and the business world with a mechanism that is oriented towards efforts to make waste a resource in order to provide economic benefits, be healthy for the community and safe for the environment and can change people's behavior;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to implement the provisions of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43d355d-f4e1-49e9-8acf-c39bbdde03d6","actionData","errors"]