[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43cd65c-e2bf-4f81-805b-f0f65f3e8674","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel; bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan pencegahan korupsi, perlu melakukan percepatan transformasi digital; bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan percepatan transformasi digital melalui koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018 ; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perda No. 4 Tahun 2016. \n Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Spbe Bab III Manajemen Spbe Bab IV Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Bab V Penyelenggara Spbe Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Spbe Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n 45 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 18) pada ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Serang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui percepatan transformasi digital.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata Kelola SPBE: Meliputi rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, transformasi digital penyelenggaraan aplikasi SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
Manajemen SPBE: Mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
Penyelenggara SPBE: Bupati bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE: Bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan ini menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas antar sistem dan data, serta koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 18), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERANG
THE PROVINCE OF BANTEN

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE IMPLEMENTATION OF
ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize good governance in providing public services to the community, it is necessary to carry out clean, transparent, effective, efficient and accountable governance;
that in order to realize quality and reliable public services, an integrated and comprehensive electronic-based government system and one Indonesian data, high-performing bureaucracy and public services, and strengthening corruption prevention, it is necessary to accelerate digital transformation;
that based on Article 61 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 95 of 2018 on Electronic-Based Government System, the Regional Head

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43cd65c-e2bf-4f81-805b-f0f65f3e8674","actionData","errors"]