[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43cb804-11ef-4689-a4df-217a353b4326","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-06-07","effective_date","2022-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan\r\nkesejahteraan sosial\r\nmerupakan upaya memajukan\r\nkesejahteraan umum yang\r\nmerupakan tujuan nasional\r\ndalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia, serta dalam rangka\r\npercepatan kesejahteraan\r\nmasyarakat di Kabupaten\r\nTanah Laut sesuai tujuan\r\npenyelenggaraan otonomi\r\ndaerah; bahwa kebijakan daerah dalam\r\npenyelenggaraan kesejahteraan\r\nsosial belum memberikan\r\ndampak yang signifikan bagi\r\npeningkatan kesejahteraan\r\nmasyarakat sehingga perlukan\r\nkebijakan penyelenggaraan\r\nkesejahteraan sosial berpihak\r\nkepada masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan\r\nUndang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial,\r\nketentuan Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 2011 tentang\r\nPenanganan Fakir Miskin, dan\r\nketentuan Pasal 12 ayat (1)\r\nhuruf f dan Huruf F Lampiran\r\nUndang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah serta\r\nketentuan Pasal 3 ayat (1)\r\nhuruf f Peraturan Pemerintah\r\nNomor 2 Tahun 2018 tentang\r\nStandar Pelayanan Minimal,\r\nPemerintah Daerah berwenang\r\nmelaksanakan\r\npenyelenggaraan kesejahteraan\r\nsosial yang merupakan urusan\r\npemerintahan bidang sosial\r\nyang berkaitan dengan\r\npelayanan dasar;\r\nbahwa berdasarkan\r\npertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf\r\nb, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan\r\nKesejahteraan Sosial; \n Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 1961; Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1965; Undang-Undang Nomor 13\r\nTahun 1998; Undang-Undang Nomor 39\r\nTahun 1999; Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2002; Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2005; Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2009; Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011; Undang-Undang Nomor 13\r\nTahun 2011; Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014; Undang–Undang Nomor 23\r\nTahun 2014; Undang–Undang Nomor 30\r\nTahun 2014; Undang–Undang Nomor 11\r\nTahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n16 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2\r\nTahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 15\r\nTahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166\r\nTahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor\r\n4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor\r\n5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor\r\n7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 3 Tahun\r\n2020; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 4 Tahun\r\n2021 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Wewenang Pemerintah Daerah, dan SPM; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Penanggulangan Kemiskinan; Partisipasi Dunia Usaha; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Desa; Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Perizinan Pengumpulan Uang atau Barang; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022. \n 108 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, memulihkan fungsi sosial individu, meningkatkan ketahanan sosial, meningkatkan kemampuan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ruang lingkup peraturan ini meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial (rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial), sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, partisipasi dunia usaha, penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah desa, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, pendanaan, perizinan pengumpulan uang atau barang, serta sanksi administratif dan pidana. Peraturan ini juga mengatur tentang hak masyarakat miskin dan kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, serta pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan/atau denda administratif maksimal Rp50.000.000,00.\n2. Setiap orang dan/atau lembaga yang memberikan keterangan data palsu dan/atau memalsukan data Kemiskinan dan/atau menyalahgunakan data Kemiskinan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 6 OF 2022

REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43cb804-11ef-4689-a4df-217a353b4326","actionData","errors"]