[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43a5229-9db0-4399-b1e0-8e7955f3797d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","2016-12-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 10/2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju desa mandiri dan sejahtera, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk\r\nmewujudkan cita-cita pembangunan Daerah melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan\r\npotensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes No 4 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini terdiri dari:\r\nBab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Penyusun Perencanaan Pembangunan Desa; Bab III tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Bab IV tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan; Bab V tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa; Bab VI tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan; Bab VII tentang Pembinanaan dan Pengawasan; Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab IX tentang Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016. \n 57 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyusunan perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.
Tahapan penyusunan RPJM Desa meliputi pembentukan tim penyusun, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan penetapan RPJM Desa.
Tahapan penyusunan RKP Desa meliputi penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
Pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kemampuan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.\n2. Pada saat Daerah ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER I YEAR 2015
CONCERNING
VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement village development towards independent and prosperous villages, participation from the entire community is needed to realize the ideals of regional development through the provision of basic needs fulfillment, construction of facilities and infrastructure, development of local economic potential, and sustainable utilization of natural resources and the environment, which is realized by the Village and Rural Area Development;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Village Development Planning.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43a5229-9db0-4399-b1e0-8e7955f3797d","actionData","errors"]