[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b439452d-e930-4054-b88e-b707227890bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-01-16","effective_date","2019-01-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Pelatihan Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 2, BN 2019/NO. 38; PERATURAN.GO.ID: 14 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Penyelenggaraan Pelatihan Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diperlukan \r\nsumber daya manusia yang profesional dan memiliki \r\nkompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya \r\nmanusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu \r\ndiberikan pelatihan yang diselenggarakan secara \r\nprofesional, berkualitas, bersinergi, efektif, efisien, dan \r\nmenyeluruh;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nPenyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia;\r\n \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan \r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 322);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan \r\nTugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 \r\nNomor 11);\r\n3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); \n Mengatur tentang ketentuan umum; Penyelenggaraan pelatihan; Surat keterangan pelatihan; Kerja sama; Sistem informasi diklat; Pelaporan; Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan diselenggarakan secara profesional, berkualitas, bersinergi, efektif, efisien, dan menyeluruh.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh LIPI, yang ditujukan bagi Pegawai ASN dan masyarakat umum. Pelatihan bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM agar inovatif dan produktif, mengembangkan kompetensi Pegawai ASN dalam pelayanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI.

Penyelenggaraan pelatihan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pelatihan mencakup penyusunan program pelatihan, penentuan bentuk, jenis, dan jenjang pelatihan, jadwal pelaksanaan, dan perencanaan kebutuhan biaya. Bentuk pelatihan terdiri dari klasikal (struktural kepemimpinan, manajerial, teknis, fungsional, sosial kultural, seminar, workshop, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi) dan nonklasikal (coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering, outbond, benchmarking, pertukaran pegawai, belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja, magang). Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dan/atau lembaga pelatihan independen.

Peserta pelatihan dapat berasal dari internal atau eksternal LIPI. Pembiayaan pelatihan bersumber dari APBN, APBD, kemitraan, dan/atau sumber anggaran lainnya. Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan dan program pelatihan untuk perbaikan mutu pelatihan. Peserta yang menyelesaikan pelatihan diberikan surat keterangan pelatihan (surat tanda tamat pelatihan, sertifikat, piagam penghargaan, atau surat keterangan). LIPI dapat bekerja sama dengan mitra kerja dalam penyelenggaraan pelatihan, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan, dibangun sistem informasi pelatihan yang dikelola oleh Pusat dan terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2019
ABOUT
IMPLEMENTATION OF TRAINING
BY THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to support the implementation of the duties and functions of the Indonesian Institute of Sciences, professional human resources are needed who have competence based on science and technology;
that to improve the competence of human resources as referred to in letter a, it is necessary to provide training that is organized professionally, with quality, synergistically, effectively, efficiently, and comprehensively;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Indonesian Institute of Sciences regarding the Implementation of Training by the Indonesian Institute of Sciences;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b439452d-e930-4054-b88e-b707227890bb","actionData","errors"]