[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43750d2-58e5-4a81-a73c-534179c747dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2025 tentang TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Madiun","place_of_enactment","Caruban","theme","TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Madiun
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Madiun. \n UU No 17 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 17 Tahun 2023, PP No 23 Tahun 2005, PP No 28 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 22 Tahun 2020, PMK No 115/PMK.06/2020, PMK No 129/PMK.05/2020, Perda No 6 Tahun 2016, Perbup No 95 Tahun 2021, Perbup No 96 Tahun 2021, Perbup No 97 Tahun 2021. \n Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisiensi, efektivitas, ekonomis, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, sinergi, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur mengenai prinsip-prinsip kerja sama yang harus dipenuhi, yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, sinergi, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kerja sama yang dilakukan dapat berbentuk kerja sama operasional maupun pemanfaatan barang milik daerah, dengan ketentuan bahwa pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan dan tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan umum.\n\nBupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada pemimpin BLUD. Tata cara kerja sama mencakup tahapan persiapan, penawaran, pemilihan dan penetapan mitra, penyiapan perjanjian, penandatanganan, hingga pelaksanaan. Hasil dari kerja sama tersebut dapat berupa pendapatan dan biaya yang harus dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD. Selain itu, pemimpin BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kerja sama tersebut.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGENT OF MADIUN
EAST JAVA PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF MADIUN
NUMBER 8 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR COOPERATION IN REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES OF MADIUN REGENCY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF MADIUN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 91 paragraph (6) of Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, it is necessary to establish a Regent Regulation concerning Procedures for Cooperation in Regional Public Service Agencies

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43750d2-58e5-4a81-a73c-534179c747dd","actionData","errors"]