[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b418b74d-c251-4813-9bf7-cd877edc55cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan","short_title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-08-06","effective_date","2020-08-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","b16f1be3-2e9a-4e5a-b246-83ed9682aa80","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Kepegawaian Negara","short_name","Peraturan BKN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 11, BN.2020/No.908, jdih.bkn.go.id : 52 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Jabatan ini memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian dampak lingkungan. Peraturan ini menetapkan pembinaan jabatan fungsional tersebut, termasuk kedudukan, tugas jabatan, kategori, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang. Jabatan ini dibagi menjadi kategori keterampilan dan keahlian dengan jenjang yang berbeda. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Pengendali Dampak Lingkungan juga harus memenuhi target Angka Kredit minimal setiap tahun dan dapat mengikuti pengembangan kompetensi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PAK Pengendali Dampak Lingkungan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, digunakan sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober tahun 2022. 2. Dalam hal, Instansi Pembina sudah dapat melaksanakan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan badan ini, maka penilaian Angka Kredit dapat menyesuaikan dan melaksanakan sebelum waktu ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Pengendali Dampak Lingkungan yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan jabatan atau pangkatnya. 4. Pengendali Dampak Lingkungan yang telah mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.","sanctions","1. Pengendali Dampak Lingkungan akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). 2. Pengendali Dampak Lingkungan akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225424/peraturan-bkn-no-11-tahun-2022","a1d98b46-b4a5-489e-8563-45f5147de4fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL SERVICE AGENCY
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL IMPACT CONTROL FUNCTIONAL POSITION
REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY
NUMBER: 11 OF 2020
PROMULGATED: AUGUST 13, 2020

STATE CIVIL SERVICE AGENCY
REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2020
ON
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL IMPACT CONTROL FUNCTIONAL POSITION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that for career development and improving the professionalism of the Environmental Impact Control Functional Position which shall have scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of environmental impact control, Implementation Guidelines for Development of the Environmental Impact Control Functional Position are required;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b418b74d-c251-4813-9bf7-cd877edc55cb","actionData","errors"]