[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b41455a7-c63c-49f3-86b0-fc7343e2e29f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-10-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

-PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK-
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12, LL Kota Pontianak : 30 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 3 Tahun 1992, UU No. 1 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 21 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 7 Tahun 1991, PP No. 71 Tahun 1991. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan Dan Sasaran, Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama, Analisis Pryeksi Dan Informasi Ketenagakerjaan, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Pelatihan, Pemagangan Dan Produktivitas Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penyedia Jasa Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing, Perlindungan, Pengupahan Dan Jaminan Sosial, Fasilitas Kesehatan, Hubungan Kerja, Serikat Pekerja, Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Latar belakangnya adalah pentingnya peran tenaga kerja dalam pembangunan daerah dan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan hak-hak dasar pekerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu, implementasi sistem latihan kerja yang baik, peningkatan produktivitas, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang terpadu, serta perlindungan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Analisis, proyeksi, dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, pembinaan hubungan industrial, pengawasan norma ketenagakerjaan, dan pemberian sanksi.
Pelatihan, pemagangan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Penempatan tenaga kerja dengan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.
Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan produktif dan berkelanjutan.
Pengaturan mengenai penyedia jasa tenaga kerja, termasuk perizinan dan perjanjian penyerahan pekerjaan.
Pengaturan mengenai tenaga kerja asing, termasuk kewajiban alih teknologi dan keahlian.
Perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan jaminan sosial, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja, pekerja anak dan perempuan, upah minimum, dan jaminan sosial tenaga kerja.
Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.
Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja.
Serikat pekerja/serikat buruh sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja.
Hubungan industrial yang harmonis melalui sarana serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan tripartit.
Pemutusan hubungan kerja yang harus dirundingkan dan memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan.
Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","1. Izin Ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin yang bersangkutan.\n2. Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Selama belum ditetapkan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 16 ayat (1), (2) dan (5), pasal 17 ayat(4), pasal 20 ayat (3) dan (4), pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat(1), pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (2) dan (3), pasal 28 ayat (1), Pasal 39 (1), pasal 40 ayat (1), pasal 52 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kota Pontianak No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284239/perda-kota-pontianak-no-4-tahun-2023","060c193a-ebde-471a-9233-518cbb971449","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR
IN PONTIANAK CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n

Considering:

that in the implementation of development in the Region, the labor has a very important role and position as actors and objectives of development;
that in accordance with the role and position of the labor as referred to in letter a, labor development is needed so that it can improve the quality of the labor and its participation in regional development;
that in order to improve the quality of the labor, it is necessary to have a comprehensive and comprehensive labor arrangement that includes human resources development, increased productivity and competitiveness of the labor, efforts to expand employment opportunity, employment service and industrial relations development and labor protection;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b41455a7-c63c-49f3-86b0-fc7343e2e29f","actionData","errors"]