[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3fcde0e-4a7d-4f38-920b-69f5ef6eada8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang KEPEMUDAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","KEPEMUDAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kEPEmudaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/NO. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEPEMUDAAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman\r\ndan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak\r\nmulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,\r\nbertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan,\r\nkewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan\r\npembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu\r\nberpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai\r\npotensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan\r\npotensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan,\r\ndan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan\r\nkepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan\r\nberkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan\r\ndaerah. Untuk memberikan kepastian hukum dalam\r\npembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan\r\nketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40\r\nTahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan\r\npengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2011; PERMENPORA No. 59 Tahun 2013; PERMENPORA No. 0944 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten; serta peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Selain itu, diatur pula mengenai perencanaan pembangunan kepemudaan; pembangunan kepemudaan; prasarana dan sarana; serta organisasi dan satuan tugas kepemudaan. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan; pemuda penyandang disabilitas; penghargaan; kerjasama dan kemitraan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021. \n 47 hlm. (Penjelasan 23 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, termasuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda.
Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda: Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Mereka bertanggung jawab menjaga ideologi negara, persatuan bangsa, serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Pemuda berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, advokasi, akses pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam program kepemudaan.
Perencanaan Pembangunan Kepemudaan: Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD terkait, RAD, dan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pembangunan Kepemudaan: Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan, yang dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah.
Prasarana dan Sarana: Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan seperti gedung pemuda, sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, gelanggang pemuda, pusat pendidikan dan pelatihan pemuda, dan perpustakaan.
Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan: Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan daerah bidang tertentu.
Pencatatan dan Pelaporan: Setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Organisasi kepemudaan yang mendapat bantuan hibah dari APBD wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun.
Pemuda Penyandang Disabilitas: Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas.
Penghargaan: Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi, organisasi kepemudaan, dan pihak-pihak lain yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda di daerah.
Kerjasama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah Kabupaten dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pendanaan: Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal 64 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.\n3. Pelanggaran terhadap pasal 70 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
YOUTH AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize youth who are faithful and devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, intelligent, creative, innovative, independent, democratic, responsible, and have a spirit of leadership, entrepreneurship, and pioneering, youth development is needed so that youth are able to actively participate in regional development;
that in regional development, youth have strategic potential and roles so that it is necessary to develop their potential and roles through awareness, empowerment, and development in a unified, planned, directed, integrated, and sustainable youth development that is part of regional development;
that to provide legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3fcde0e-4a7d-4f38-920b-69f5ef6eada8","actionData","errors"]