[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3fca3bb-6fb0-4eb7-b0c0-3a5c05d15122","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2007 tentang PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2007","number","12","year","2007","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK HUKUM - DAERAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Daerah secara terpadu dan terkoordinasi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Perda tentang Produk Hukum Daerah. \n UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006. \n Perda ini mengatur tentang PRODUK HUKUM DAERAH,yang meliputi; AZAS; JENIS DAN SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH; TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN\r\nPRODUK HUKUM DAERAH; MATERI MUATAN; PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH; PENETAPAN; PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 hlm.; Penjelasan 21 hlm.; Lampiran 12. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis, bentuk, dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Kerinci. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan tertib administrasi dalam penyusunan produk hukum daerah, mengingat belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Peraturan ini mengatur asas-asas pembentukan produk hukum daerah, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan produk hukum daerah juga harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis Produk Hukum Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati. Peraturan Daerah mengatur materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Bupati mengatur materi muatan untuk menjalankan Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Bupati berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Kebijakan Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat penetapan. Instruksi Bupati berisi perintah dari Bupati kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur persiapan dan perencanaan pembentukan produk hukum daerah, pembahasan Peraturan Daerah di DPRD, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan produk hukum daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
YEAR 2007 NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 12 OF 2007

TENTANG

REGIONAL LEGAL PRODUCTS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Daerah secara terpadu dan terkoordinasi; \n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah; \n \n
Mengingat :	\n \n Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3fca3bb-6fb0-4eb7-b0c0-3a5c05d15122","actionData","errors"]