[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3eabef4-782d-4eb5-86b1-41e1659e6ff4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka stabilitasi harga bahan bakar\r\nkendaraan bermotor yang disubsidi, Pemerintah telah\r\nmenyesuaikan tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan\r\nbakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Negara dengan menerbitkan\r\nPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan\r\nBermotor. \n Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7\r\nTahun 2010. \n PASAL I; PASAL II \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terkait tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Latar belakang perubahan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar kendaraan bermotor bersubsidi dan meringankan beban sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah. Perubahan ini dilakukan dengan menyesuaikan tarif PBB-KB khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi 5%, sementara tarif untuk BBM non-subsidi tetap 7,5%. Perubahan tarif ini mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah dan stabilitas harga BBM bersubsidi di provinsi tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diberikan kewenangan menetapkan tarif PBB-KB dengan Perda dengan batasan paling tinggi 10%.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 7 OF 2010 ABOUT REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

Considering:

that in order to stabilize the price of subsidized motor vehicle fuel, the Government has adjusted the Motor Vehicle Tax tariff with the allocation of fuel subsidies (BBM) stipulated in the State Revenue and Expenditure Budget by issuing Presidential Regulation Number 36 of 2011 concerning Amendments to the Motor Vehicle Fuel Tax Tariff;
that in order to maintain the stability and uniformity of subsidized Fuel prices between Provinces throughout Indonesia, and to alleviate the socio-economic burden of the community, it is necessary to change the tariff rate of Motor Vehicle Fuel Tax specifically for Subsidized Fuel Oil which has been stipulated in the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3eabef4-782d-4eb5-86b1-41e1659e6ff4","actionData","errors"]