[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3e2e3fb-3e52-42fc-b48d-f9f25f6beb1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penataan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PEDAGANG-KAKI-LIMA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten\r\nKaranganyar pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam\r\nrangka memenuhi kebutuhan hidup;\r\nb. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga\r\nberkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian\r\ndan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain dan/ atau\r\nkepentingan umum untuk mewujudkan Kabupaten\r\nKaranganyar “Tenteram”;\r\nc. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan,\r\npemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap\r\npedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak\r\nlain dan/ atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar\r\nmaka perlu adanya penataan pedagang kaki lima;\r\nd. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1985; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. \n Peraturan ini mengatur penataan penjual barang dan/\r\natau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas\r\numum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan\r\nbergerak maupun tidak bergerak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan PKL agar tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban, serta memberikan kepastian usaha bagi PKL dan melindungi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perizinan: Setiap PKL wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin berlaku selama 3 tahun dan wajib heregistrasi setiap tahun. Izin tidak boleh dipindahtangankan dan dapat dicabut jika melanggar ketentuan, tempat usaha tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL, melanggar peraturan perundang-undangan, masa berlaku izin berakhir, tidak memperpanjang izin, atau tidak melakukan usaha PKL lagi.
Pengaturan Waktu dan Tempat Usaha: Waktu usaha PKL diatur (pukul 05.00-18.00, 18.00-03.00, atau 08.00-03.00). Alun-alun, stadion, dan lapangan olahraga dapat digunakan saat acara tertentu dengan izin. Penentuan tempat usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Kewajiban, Hak, dan Larangan PKL: PKL wajib mendapat persetujuan dari pemilik bangunan/tanah yang berbatasan, menjaga kebersihan, menata barang dagangan dengan tertib, membongkar peralatan setelah digunakan, menempati tempat usaha sesuai izin, menyediakan tempat sampah, dan mentaati peraturan perundangan. PKL berhak menempati lokasi yang diizinkan, melakukan kegiatan usaha sesuai izin, dan mendapat perlindungan hukum. PKL dilarang merombak fasilitas, mendirikan bangunan permanen, menjual/memindahtangankan izin, menggunakan lahan untuk tempat tinggal, menggunakan lahan melebihi izin, menempati lokasi yang mengganggu kepentingan umum, dan merubah bentuk trotoar/fasilitas umum.
Retribusi: Retribusi PKL dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin PKL. Obyek retribusi adalah setiap usaha PKL di wilayah daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha PKL. Retribusi termasuk Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis usaha.

","transitional_provisions","1. PKL yang telah melakukan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin sepanjang tempat tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.","sanctions","1. PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau aturan perundangan yang berlaku, peralatan usahanya dapat dibongkar/disita dan/atau izinnya dicabut.\n2. Sebelum tindakan pembongkaran/penyitaan, PKL diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 7 hari.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KARANGANYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2006
CONCERNING
MANAGEMENT OF STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the existence of street vendors in Karanganyar Regency is basically the right of the community to fulfill their necessities of life;
that besides having rights, street vendors are also obliged to maintain cleanliness, tidiness and order and respect the rights of other parties and/or public interests to realize Karanganyar Regency “Peaceful”;
that in order to improve efforts to protect, empower, control and guide street vendors and protect the rights of other parties and/or public interests in Karanganyar Regency, it is necessary to manage street vendors;
that for this purpose it needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3e2e3fb-3e52-42fc-b48d-f9f25f6beb1a","actionData","errors"]