[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3e0a230-f730-4feb-b0ad-3cbb0b44c213","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008","number","23","year","2008","published_date","2008-09-09","effective_date","2008-09-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan Keuangan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2008/NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor\r\n72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan\r\nKepala Desa Dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali; \r\nbahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di\r\natas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan\r\nPerangkat Desa; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa\r\nyang meliputi\r\nKedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 25)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000 yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini mengatur jenis penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang sah. Besarnya penghasilan tetap ditetapkan sebesar 1 (satu) kali Upah Minimum Regional Kabupaten, sementara jenis dan besarnya tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan alokasi maksimal 10% dari total APBDesa. Selain itu, diatur pula mengenai penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tetap diberikan penghasilan sebesar 100% dari penghasilan tetap yang seharusnya diterima, namun tidak diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.","transitional_provisions","1. Penghasilan yang telah diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang besarnya penghasilan tetap.\n2. Penghargaan atau pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda atau dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penghargaan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT

SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 23 OF 2008
ABOUT
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, Semarang Regency Regulation Number 11 of 2000 concerning the Financial Position of Village Heads and Village Apparatus needs to be reviewed;
that with the considerations as referred to in letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Semarang Regency Regulation concerning the Financial Position of Village Heads and Village Apparatus;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 67 of 1958 concerning the amendment of the Boundaries of the Salatiga Municipality and the Semarang Level II Autonomous Region (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3e0a230-f730-4feb-b0ad-3cbb0b44c213","actionData","errors"]