[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3cf03f6-322e-4d20-9e5d-ff51f764847a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2012 No.1/TLD No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan\r\npelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan\r\nkemandirian daerah;\r\nb. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan\r\nprinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta\r\nmasyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan\r\npotensi daerah;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di\r\nKabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu\r\nditinjau kembali;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan\r\nUmum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 16 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan\r\nPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010;Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005;Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13\r\nTahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :\r\na. Pajak Hotel;\r\nb. Pajak Restoran;\r\nc. Pajak Hiburan;\r\nd. Pajak Reklame;\r\ne. Pajak Penerangan Jalan;\r\nf. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;\r\ng. Pajak Parkir;\r\nh. Pajak Air Tanah;\r\ni. Pajak Sarang Burung Walet; dan\r\nj. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang\r\nberdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang\r\nbersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun\r\nterhitung sejak saat terutang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012. \n Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1\r\n(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Pemalang, yang meliputi jenis-jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara perhitungan pajak, masa pajak, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.\n\nJenis-jenis pajak yang diatur meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan spesifik mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungannya.\n\nPeraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak, termasuk penerbitan surat ketetapan pajak (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), dan surat tagihan pajak daerah (STPD). Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai.\n\nSelain itu, peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam kondisi tertentu, serta mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa. Peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai pembukuan dan pemeriksaan pajak, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan perpajakan daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana sesuai ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
ABOUT
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that regional tax policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account regional potential;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulations governing regional taxes in Pemalang Regency are no longer appropriate, so they need to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3cf03f6-322e-4d20-9e5d-ff51f764847a","actionData","errors"]